Empat Pembangkit Listrik di NTT Beroperasi 2012  

TEMPO/Aditia Noviasnyah

Selasa, 20 Desember 2011 | 14:38 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Empat pembangkit listrik di Nusa Tenggara Timur ditargetkan beroperasi mulai tahun depan. Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan masalah kelistrikan di NTT akan menjadi salah satu prioritas DPR tahun depan.

Empat pembangkit listrik itu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bolok di Kabupaten Kupang dengan kapasitas 2x16,5 megawatt (MW), PLTU Ropa 2x7 MW di Kabupaten Ende, PLTU Atambua 4x6 MW di Kabupaten Belu, dan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLPB) Ulumbu 2x2,5 di Kabupaten Manggarai.

PLTU Bolok, menurut Teuku, akan interkoneksi dengan PLTU Atambua untuk melayani kebutuhan listrik di daratan Timor yang terdiri dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu. Namun interkoneksi antara dua PLTU ini masih terkendala pembangunan jaringan sejauh 95 kilometer (km), yakni di wilayah So'e dan Kefa. "Kita coba akan bawa masalah ini ke pusat sehingga interkoneksi segera terealisasi," katanya.

Dia berharap, dengan beroperasinya empat PLTU tersebut, akan memenuhi elektrifikasi di NTT. Elektrifikasi NTT sudah cukup baik, yakni mencapai 50 persen, namun masih berada di bawah rata-rata nasional 70 persen. "Kita mendorong agar elektrifikasi ini juga akan menjadi perhatian dari Kementerian ESDM dan PLN," katanya.

Sementara itu, Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara Satu, Ari Susetyo, mengatakan pekerjaan yang masih tertunda antara lain pemasangan turbin, instalasi listrik, dan persiapan individual tes. "Proses pekerjaan berlangsung lancar dan dipastikan PLTU beroperasi 2012," katanya.

Pembangunan pembangkit di pesisir pantai Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, itu sudah mencapai 76 persen. "Sudah 76 persen," katanya.

YOHANES SEO

Pemerintah sediakan kapal untuk konektivitas Papua-NTT

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan menyediakan kapal dan sarana pendukungnya dengan dana sebesar Rp1 triliun untuk menjamin adanya konektivitas di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa

"Akan dibangun sistem transportasi laut dengan kapal dengan berbobot mati 1.000 DWT (dead weight tonnage) dalam rangka konektivitas di wilayah itu," ujarnya di Jakarta, Selasa. 

Ia menyebutkan, pemerintah akan menyediakan beberapa kapal di mana harga satu kapal mencapai sekitar Rp20 miliar. 

"Ini sangat mendesak dalam rangka konektivitas dan membangun Trans Maluku," kata Hatta. 

Menurut dia, penyediaan kapal di kawasan Papua dan NTT merupakan salah satu proyek infrastruktur prioritas yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011. 

Proyek infrastruktur lainnya antara lain percepatan pembangunan sejumlah waduk, pembangunan bendung bergerak di Bojonegoro, infrastruktur paska bencana Gunung Merapi dan Wasior, peningkatan kapasitas jalan di lintas utara dan selatan Jawa dan lintas timur Sumatera, jalan ganda kereta api utara Jawa, penyelesaian Bandara Kualanamu, dan Pelabuhan Belawan. 

Hatta menyebutkan, tahun 2012 merupakan tahun percepatan penyediaan/pembangunan infrastruktur sehingga infrastruktur yang dibangun bukan hanya dari RKP atau APBN, tetapi juga dari BUMN, swasta bekerja sama dengan BUMN, dan investor lain. 

"Penyediaan infrastruktur dengan anggaran APBN 2012 sebesar Rp36,7 triliun harus dipastikan berjalan, gap akan ditutup dengan pembiayaan dari BUMN dan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL)," katanya. 

Mengenai rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), Hatta mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membentuk tim sosialisasi dan tim pengawas.

"Tanpa pembatasan, konsumsi BBM bersubsidi bisa mencapai di atas 40 juta kilo liter," katanya.

Menurut dia, bersamaan dengan langkah pembatasan konsumsi BBM bersubsidi Kementerian ESDM juga terus melakukan upaya diversifikasi energi termasuk pengembangan panas bumi untuk pembangkit listrik.

(T.A039/B012)

(http://www.antaranews.com/berita/291261/pemerintah-sediakan-kapal-untuk-konektivitas-papua-ntt)

Pelaksanaan MP3EI harus dilakukan dengan terobosan

Kupang (ANTARA News) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, menegaskan, pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) harus dilakukan dengan terobosan.

Semua permasalahan harus diselesaikan secara cepat dan tepat waktu agar tidak mengganggu implementasi proyek di lapangan yang akan dimulai pada 2012, kata Mari yang merupakan Ketua Tim Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara, di Kupang, Selasa.

Dia mengemukakan hal itu pada rapat kerja Tim Kerja KP3EI Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara di Kupang. Rapat tersebut dihadiri sejumlah pengusaha nasional, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur NTT, Esthon Foenay.

"Kita sebagai tim kerja mempunyai tugas yang berat yaitu mengimplementasikan proyek yang sudah ditetapkan melalui peraturan presiden," katanya.

Artinya, tim harus menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat waktu karena kredibilitas dalam MP3EI sangat berpengaruh dalam kegiatan dan identifikasi.

Dia meminta agar komunikasi harus terus menerus dibangun antartim, sehingga selalu ada progres di tiap pertemuan.

Mengenai harapan terhadap daerah dia mengatakan, wakil di daerah harus melakukan konfirmasi terhadap "list of projeck", memastikan kapasitas lahan, perizinan.

Selain itu, melakukan koordinikasi ke semua sektor usaha, sehingga jika terdapat masalah, harus diindentifikasi bersama untuk diselesaikan secepatnya.

Dia mengakui masalah tanah sering menjadi persoalan tetapi diharapkan dapat diselesaikan sehingga semua proyek yang sudah dalam persiapan bisa dilaksanakan tepat waktu dan tidak terhambat karena masalah tanah. 

Rapat kerja ini untuk mengkoordinasikan kerja antartim kerja dengan daerah. Rapat yang sama akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

(T.B017/A023)

(http://www.antaranews.com/berita/286968/pelaksanaan-mp3ei-harus-dilakukan-dengan-terobosan)

MP3EI akan pacu bisnis perbankan 2012

Gatot M. Suwondo. (ANTARA/Prasetyo Utomo)

Jakarta (ANTARA News) - Krisis ekonomi global yang kian tak menentu, terutama terimbas krisis utang Eropa, diperkirakan tidak akan terlalu mempengaruhi pertumbuhan bisnis perbankan nasional pada 2012.

Salah satu pendorong tetap baiknya pertumbuhan perbankan nasional tahun depan adalah berkat dukungan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kata Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Gatot M. Suwondo, di Jakarta, Senin.

"Kinerja perbankan akan lebih terdorong lagi apabila MP3EI berjalan secepatnya," ucap Gatot.

Ia juga menegaskan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh 6,5 persen tahun ini, sedangkan pada 2012 ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 6,4 hingga 6,7 persen. 

"Ekonomi ke depan akan mendorong perbankan, di mana bank akan ikuti perkembangan sektor riil," katanya.

Ia menjelaskan, sektor perbankan hingga kuartal III-2011 telah menunjukkan fungsi intermediasinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) yang meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir.

"Pada tahun 2000, LDR perbankan 35 persen, tapi kini LDR perbankan mencapai 81,36 persen di kuartal III-2011," ujarnya.

Pada kuartal III-2011, kredit perbankan tumbuh 25,3 persen year on year (yoy), dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 18,7 persen yoy. Menurut Gatot, penyaluran kredit masih didominasi oleh kredit produktif yang pertumbuhannya 26 persen yoy, sedangkan kredit konsumsi tumbuh 23,7 persen yoy.

Pertumbuhan kredit produktif ditopang oleh kredit investasi yang pada kuartal III-2011 tumbuh 31,1 persen yoy dan kredit modal kerja naik 24 persen.

"Ini menunjukkan peran perbankan dalam mendorong usaha produktif. Juga bisa dilihat dengan lebih agresifnya membuka cabang untuk menjangkau masyarakat dan menyebabkan tingginya BOPO (beban operasional terhadap pendapatan operasional)," katanya.

Sementara itu, rasio kecukupan modal (CAR) berada di atas level minimum 8 persen, yakni mencapai 16,6 persen. Dari sisi kredit bermasalah (NPL) turun dari 2,96 persen menjadi 2,67 persen, dan "return on asset" (ROA) naik dari 2,9 persen menjadi 3,1 persen.

"Total modal juga meningkat 30 persen menjadi Rp301,3 triliun, yang ditopang laba operasional berjalan," katanya.

(T.KR-SSB)

(http://www.antaranews.com/berita/288615/mp3ei-akan-pacu-bisnis-perbankan-2012)

NTT fokus kembangkan tiga bandara dukung pariwisata

Bandar Udara Internasional El Tari di Kupang, NTT, yang dulu bernama Pangkalan Udara Penfui, merupakan salah satu bandar udara strategis di Tanah Air. Dari Bandar Udara El Tari, penerbangan domestik dan internasional bisa dilakukan. (ANTARA News/Ade P Marboen)

Kupang, NTT (ANTARA News) - Potensi pariwisata pemberian alam yang sangat potensial memberi kemakmuran. Karena itulah pemerintah NTT mulai 2012 memfokuskan perhatian pada pengembangan tiga bandar udara untuk mendukung sektor pariwisata di provinsi kepulauan itu.

"Tiga bandara itu adalah Bandara El Tari Kupang untuk wilayah Pulau Timor, Tambolaka untuk Pulau Sumba, dan Surabaya II di Kabupaten Nagekeo untuk wilayah Flores dan Lembata," kata Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan NTT, Donatus Dita Mete, di Kupang, Rabu.

Dia mengemukakan hal itu terkait kesiapan infrastruktur perhubungan udara dalam menghadapi lonjakan jumlah wisatawan ke NTT pascapenetapan Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia.

"Kami sudah memiliki rencana untuk membenahi infrastruktur pelabuhan udara di tiga lokasi ini dan pada 2012 nantinya sudah mulai realisasi," katanya.

Dia menjelaskan, Bandara Udara Tambolaka akan diperpanjang dari 2.000 meter menjadi 2.500 meter atau sama dengan Bandara El Tari Kupang. Tujuannya agar pesawat berbadan lebar sekelas Boeing B-737 bisa mendarat di Tambolaka tanpa harus melewati Bandara El Tari Kupang. 

Begitupun bandara Surabaya II di Mbay, Nagekeo, akan dikembangkan secara bertahap hingga panjang landasan pacu menjadi 2.500 meter untuk melayani para pengguna transportasi udara dari dan ke Pulau Flores, kata Dita Mete.

Khusus untuk Bandara El Tari Kupang, kata dia, mulai 2012 ini akan dilakukan pengembangan pada beberapa bagian di antaranya ruangan tunggu dan kedatangan serta perluasan tempat parkir pesawat (apron).

Dengan pengembangan pada tiga bandara udara ini, diharapkan para wisatawan mancanegara yang datang menggunakan pesawat khusus bisa langsung ke Kupang atau ke Sumba, tidak harus melalui Subaraya atau Bali terlebih dahulu.

Dengan begitu, para wisatawan yang berkunjung ke NTT memiliki masa tinggal bisa lebih lama dari biasanya karena tidak bermalam di Surabaya maupun Bali, katanya. (B017)

(http://www.antaranews.com/berita/290544/ntt-fokus-kembangkan-tiga-bandara-dukung-pariwisata)

DIPA 2012 Untuk NTT Rp 20,480 Triliun

Oleh: Erende Pos

Sindikasi - Jumat, 23 Desember 2011 | 23:40 WIB

 

INILAH.COM, Kupang - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk NTT Tahun Anggaran 2012 senilai Rp20,480 triliun lebih yang terdiri dari dana transfer ke daerah sebesar Rp12,039 triliun lebih serta dana kementerian, lembaga, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama sebesar Rp12,039 triliun lebih.

Demikian laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Alfiker Siringoringo pada acara penyerahan DIPA TA 2012 di aula El Tari Kupang, Jumat (23/12).

Alfiker menguraikan, dana transfer ke daerah senilai Rp12,039 triliun lebih terdiri dari dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp8,906 triliun lebih, dana alokasi khusus (DAK) Rp1,292 triliun lebih, dana penyesuaian Rp1,334 triliun lebih, dana bagi hasil (DBH) Pajak Rp498,661 miliar, dan DBH sumber daya alam (SDA) Rp6,946 miliar.

Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaan atau penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan dana belanja bagi kementerian/lembaga, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama sebesar Rp8,441 triliun lebih terdiri dari 805 DIPA. Dari jumlah ini meliputi DIPA kantor pusat yang berlokasi di daerah dan instansi vertikal kementerian/lembaga berjumlah 30 DIPA dengan nilai Rp2,821 triliun lebih.

DIPA instansi vertikal kementerian/lembaga di daerah berjumlah 504 DIPA denhgan nilai Rp3,650 triliun lebih. DIPA tugas pembantuan untuk SKPD di provinsi/kabupaten/kota berjumlah 173 DIPA dengan nilai Rp578,017 miliar lebih.

DIPA dekonsentrasi untuk SKPD provinsi berjumlah 69 DIPA dengan nilai Rp697,387 miliar lebih. DIPA urusan bersama untuk SKPD kabupaten/kota berjumlah 29 DIPA dengan nilai Rp693,712 miliar lebih.

“Kami siap bekerjasama dengan para kuasa pengguna anggaran dalam menunjang kelancaran pelaksanaan DIPA TA 2012,” ujar Alfiker.

Aklfiker menyampaikan, berdasarkan pengalaman pada tahun anggaran sebelumnya, penyerapan anggaran tidak dapat berjalan dengan optimal. Penyerapan DIPA sampai 9 Desember 2011 rata-rata masih 73 persen dari total DIPA senilai Rp15 triliun lebih.

Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Kementerian Keuangan, pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun dinilai tidak baik. Lambatnya penyerapan anggaran dimaksud disebabkan oleh lemahnya perencanaan kegiatan, lemahnya pelaksanaan kegiatan, kelemahan di bidang pengadaan, kelemahan di bidang regulasi, serta ketidaklengkapan regulasi dan prosedur.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengungkapkan, pada tahun 2012 terdapat kenaikan dana APBN sebesar 22 persen lebih. Ini sebagai wujud perhatian pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di NTT.

Diharapkan agar anggaran yang ada segera diserap sehingga memberikan multiplier effect terhadap pembangunan ekonomi dan menstimulasi pergerakan ekonomi di NTT. [mor]

(http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1811283/dipa-2012-untuk-ntt-rp-20480-triliun)

Kadin NTT "Jual" Program Pemerintah

Kupang, PK -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTT sebagai mitra pemerintah akan siap "menjual" program-program pemerintah ke investor dalam maupun luar negeri.

Ketua Kadin NTT, Ir. Abraham Paul Liyanto mengatakan hal ini kepada Pos Kupang di Stikes CHMK, Jumat (6/1/2012).

Paul mengatakan, pemerintah sudah mengetahui fungsi kemitraan dengan Kadin sebagai pelaku atau subyek untuk sama-sama merencanakan masuknya investor ke daerah ini.

Menurutnya, saat ini Kadin Provinsi NTT sudah masuk ke dalam tim Master Plan Percepatan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Ini bukti, program pemerintah pusat untuk memperhatikan daerah tertinggal di Indonesia Timur termasuk NTT.

Kadin, katanya, memberikan masukan ke MP3EI, termasuk mengapa pembangunan ekonomi di daerah ini terkesan lamban. Apalagi, Provinsi NTT adalah provinsi kepulauan yang sangat membutuhkan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, kapal-kapal, ferry yang layak serta pesawat.

Semua infrastruktur ini, katanya, merupakan salah satu daya tarik masuknya investor ke daerah ini. Pemerintah provinsi juga harus menyiapkan program yang baik sehingga Kadin bisa menjualnya ke para investor dalam maupun luar negeri.

Menurutnya, sebagai daerah kepulauan, NTT membutuhkan anggaran untuk infrastruktur yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa dan Sumatera. "Kebutuhan provinsi ini berbeda dengan Jawa dan Sumatera. Jika NTT dengan infrastruktur lebih baik akan menarik minat investor masuk ke sini," katanya.

(Pos Kupang, Selasa 10 Januari 2011)